BPJS Kesehatan Gresik Bidik Perempuan Desa

Gresiknews.co, – Sekolah Perempuan dan KPS2K Jawa Timur bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Gresik menyelenggarakan layanan langsung terkait BPJS Kesehatan baik untuk penerima bantuan iuran diperuntukkan pada orang miskin maupun non penerima bantuan iuran atau mandiri. Kegiatan itu sebagai tindak lanjut pemantauan Kartu Indonesia Sehat/KIS PBI yang dilakukan oleh sekolah perempuan di desa Kesamben Kulon Gresik, Jumat (21/09).

Kabid Kepersertaan dan Pelayanan BPJS Kesehatan, Suhartina Perwirawati mengatakan dari aspek partisipasi masyarakatnya membuktikan pelayanan harus terorganisir dan terkoordinir dengan maksimal. “Begitu juga melihat ibu-ibu tim pemantau komunitas yang cakap dalam membantu agar proses pelayanan yang jumlahnya banyak ini dapat memuaskan masyarakat,” jelas dia.

Dari hasil pemantauan ini ditemukan masalah informasi KIS yang tidak sampai pada kalangan masyarakat bawah, pengurusan kartu yang membutuhkan waktu lama dan biaya transport jika lokasi jauh dari pusat kota.

Untuk menjembatani kendala-kendala ini BPJS Gresik akan menyelenggarakan pelayanan jemput bola langsung ke desa-desa terpencil dan sulit akses agar masyarakat terutama yang kategori miskin dapat terlayani dengan baik. Pada acara pelayanan yang disebut Mobile Customer Service (MCS) ini tidak hanya berupa pelayanan pencetakan kartu, pembetulan data, pendaftaran KIS mandiri. Sosialisasi tim BPJS Kesehatan agar masyarakat terutama para perempuan ini dapat terliterasi terkait hak-haknya sebagai pemegang KIS. Pelayanan MCS berminat ada sekitar 200 orang perwakilan kepala keluarga. Akan tetapi, hanya 50 orang yang dapat terlayani dengan tuntas.

Direktur KPS2K Jatim Iva Hasanah menambahkan BPJS Kesehatan dapat merespon cepat temuan-temuan yang dihasilkan dari pemantauan dan mengaplikasikan secara konkret seperti rekomendasi yang sudah disampaikan sekolah perempuan.

“BPJS Kesehatan di wilayah lainnya karena pelayanan seperti ini sangat efektif dan efisien karena dirasakan langsung oleh masyarakat terutama kelompok miskin yang ada diwilayah terpencil dan sulit akses,” jelasnya

Salah satu peserta, Sukartini, mengaku karena dia hanya cukup jalan kaki ke balai desa untuk membetulkan data pada kartunya.

“Kalau pelayanan di kora saya harus mengeluarkan biaya transportasi 100 – 200 ribu,” jelasnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *