Cegah Money Politick dalam Pilkades, DPRD Gresik Gelar Raker Khusus

Gresiknews.co – Pelaksaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Gresik tinggal 30 hari lagi. Tepatnya pada 31 Juli 2019 di 265 desa di Kota Pudak.

Untuk itu, Senin (1/7/2019) DPRD Gresik menggelar rapat kerja (raker)  yang dihadiri pimpinan dewan, Komisi I, dan II. Turut hadir juga Kasi Intel Kejari Bayu Probo Sutopo, Kabag Ops Polres Gresik AKP Harna, perwakilan Kodim 0817, Plt DPMD Edy Hadisiswoyo, Kepala Inspektorat, Kabag Hukum Nurlailie Indah. K, Ketua AKD Nurul Yatim, dan semua camat.

Bertempat di ruang paripurna DPRD Gresik, raker yang dipandu oleh Wakil Ketua Dewan Nur Qolib, itu menyepakati untuk menciptakan pelaksanaan pilkades yang berkualitas bebas dari segala permainan politik uang (money politics).

“Kepala desa terpilih nanti bukan karena pemberian uang melainkan dipilih sesuai hati nurani masyarakat,” ucap Qolib, politisi senior PPP yang didampingi pimpinan dewan lainnya, Ahmad Nurhamim, M Syafi’ AM dan Nur Sa’idah.

Money politics, kata Nur Qolib, termasuk salah satu poin penting yang dibahas, mengingat isu tersebut menjadi keresahan. Poin lain yang dibahas adalah soal kesiapan pilkades dan anggaran.

“Money politics ini menjadi momok yang harus diperangi untuk menjadikan pilkades berkualitas dan bermartabat,” terangnya.

Aturan larangan politik uang dalam pilkades sudah diatur dalam Perda No 8/2018. Calon kepala desa yang terbukti money politics atau suap didiskualifikasi, dan masyarakat/pemilih terbukti menerima dipidana.

Nantinya akan dibuat semacam surat edaran mengenai larangan keras terhadap money politics. Selanjutnya semua camat diminta untuk menyosialisasikan imbauan ini hingga ke masyarakat bawah.

Lebih lanjut, fungsi pengawasan sesuai tugas dan fungsi masing-masing institusi diminta untuk lebih intensif turun ke bawah. Jika ada temuan lapangan yang sudah mengarah pada permainan money politics, maka tidak segan-segan bagi aparat penegak hukum untuk segera memprosesnya ke ranah pidana.

Sementara Bayu Probo Sutopo, money politics tidak hanya berupa pemberian uang saja. Tetapi juga lainnya. “Sekarang kumpul-kumpul dapat sangu beras, uang, dan lainnya untuk mempengaruhi. Itu (juga) money politics, dan itu dilarang,” terangnya.(Khanif/m1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *