Hampir Sebulan, Surat PAW Anggota Dewan Markasim Masih ‘Ngendon’ di Pemkab Gresik

Ketua DPD Partai Golkar Gresik Ahmad Nurhamim. (Khanif/Gresiknews.co)

Gresiknews.co – Meski sudah hampir sebulan, tepatnya 23 Juli, menyatakan mundur dari Anggota FPG DPRD Gresik Markasim Halim Widianto, namun surat Pergantian Antar Waktu (PAW) masih ngendon di Pemkab Gresik.

Sebelumnya, Markasim menyatakan mundur dikarenakan mau mencalonkan diri melalui Partai Gerindra. Agar proses PAW terlaksana, maka membutuhkan rekomendasi dari Bupati Sambari Halim Radianto untuk dikirim ke Gubernur Jatim Soekarwo guna dilakukan pengesahan.

Berdasarkan informasi dari DPD Golkar Kamis(16/8/2018) pagi, surat PAW belum juga dikirim ke Gubernur Jatim. Padahal, PAW Markasim setelah diajukan Golkar Gresik ke pimpinan DPRD Gresik pada 23 Juli lalu, kemudian dikirim ke KPU Gresik untuk verifikasi.

Selanjutnya, pimpinan DPRD Gresik setelah terima verifikasi dari KPU, pertanggal 2 Agustus sudah dikirim ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemkab Gresik untuk minta rekomendasi Bupati.

Praktis, proses PAW Markasim selama 25 hari hanya berputar-putar di instansi terkait dan tak kunjung dikirim ke Gubernur Jatim.

“Ada apa ini. Apa maunya,” ujar Ketua DPD Golkar Gresik H.Ahmad Nurhamim dengan nada penuh selidik, Kamis(16/8/2018).

“Padahal PAW teman-teman lain, seperti DPRD Lamongan dengan latar belakang sama seminggu sudah dikirim ke Gubernur. Apa maunya ini PAW tak dikirim-kirim,” sambungnya.

Menurut mantan Wakil Ketua DPRD Gresik ini, mengacu ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintah daerah(Pemda), pasal 193 ayat(1), dan pasal 194 ayat(1), dan peraturan tata tertib DPRD nomor 1 Tahun 2017, tentang tatib DPRD, disana diatur ada waktu 14 hari untuk proses PAW mulai di DPRD, KPU dan Bupati Gresik hingga Gubernur Jatim.

“Jadi, ada waktu 14 hari SK PAW turun dari Gubernur setelah surat kami kirim,” paparnya.

Nurhamim menjlentrehkan, pada Pasal 139 (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 yang pada pokok intinya anggota DPRD dinyatakan berhenti antar waktu jika, meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan.

Dalam kasus Markasim kata Nurhamim, eks anggota DPRD asal Golkar ini mengundurkan diri resmi dengan dibuktikan surat pernyataan ditandatangani di atas materai yang cukup disampaikan melalui partainya (DPD Golkar).

Kemudian, partai yang bersangkutan melanjutkan maksud pengunduruan diri tersebut kepada Pimpinan DPRD. “Sejak diterimanya pemberitahun dan pimpinan DPRD menerima verifikasi atas calon pengganti PAW dari KPUD, maka disediakan waktu 7 hari, Pimpinan DPRD harus menyampaikan usul pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat melalui Bupati (pasal 194 (2) UU Nomor 23 Tahun 2014,” katanya.

“Dan, prosedur itu sudah dilakukan oleh DPRD dan KPU,” imbuhnnya.

Namun, setelah surat masuk ke Bupati lewat Kesbangpol pada 2 Agustus, hingga 16 Agustus atau setengah bulan lebih, surat PAW tersebut belum dikirim ke Gubernur.” Padahal, Bupati sejak menerima usulan yang disampaikan Pimpinan DPRD tersebut diberikan waktu 7 hari pula, harus menyampaikan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat adanya pemberhentian anggota DPRD tersebut ( pasal 194 (3) UU Nomor 23 Tahun 2014),” terangnya.

Untuk itu, tambah Nurhamim, DPD Golkar langsung berkirim surat ke Gubernur Jatim soal PAW Markasim yang hingga Kamis(16/8/2018), pagi tak kunjung diproses oleh Bupati.”Pagi ini (Kamis) saya kirim surat tersebut ke Gubernur,” pungkas Bacaleg Golkar Dapil I (Gresik dan Kebomas) ini.

Sebelumnya, Kepala Kesbangpol Pemkab Gresik Choiril Anam menyatakan, telah menerima surat PAW Markasim Halim Widianto pada 2 Agustus.

Surat itu kemudian diproses. Namun, Choirul Anam mengaku bahwa wewenang Kesbangpol hanya menerima dan meneliti persyaratan.

Kemudian, untuk telaah hingga penyerahan kepada Bupati Gresik Sambari Halim Radianto untuk minta rekomendasi menjadi wewenang Bagian Hukum.”Yang mintakan rekomendasi Bagian Hukum mas,” ucapnya.

Namun, Kabag Hukum Pemkab Gresik Edy Hadi Siswoyo membantah kalau Bagian Hukum yang mintakan rekomendasi PAW tersebut kepada Bupati sebelum dikirim ke Gubernur. “Bukan Bagian Hukum. Itu wewenang Kesbang,” jawabnya. (Khanif/m1)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*