Kejari Gresik Wanti-Wanti Sanksi JKN-KIS Jika Masih Ada Badan Usaha Bandel

Gresiknews.co, – Masih adanya sebagian badan usaha yang belum patuh akan regulasi Program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), membuat Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) Kejaksaan Negeri Gresik Andy Rachman menyatakan harus ada sanksi tegas yang diberikan. Menurutnya, harus ada shock therapy kepada badan usaha yang membandel tersebut.

“Kita coba cari apakah badan usaha yang bandel bisa dikenakan sanksi pidana,” kata Andy dalam rapat koordinasi kepatuhan di Gresik, Senin (05/11).

Menurut Andy, apabila tidak ada sanksi tegas yang diberikan bukan saja merugikan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program JKN-KIS, tetapi juga pekerja yang haknya tidak terpenuhi. Oleh karena itu, mantan Kasidatun Kabupaten Madiun tersebut menilai pengenaan sanksi pidana perlu diberlakukan. Selain itu menurut Andy, langkah-langkah lain yang perlu dilakukan oleh seluruh stakeholder terkait kepatuhan badan usaha dalam program JKN-KIS adalah sosialisasi terpadu, penindakan terpadu dan reward yang di publikasi. Dengan ketiga hal tersebut, dirinya yakin kepatuhan badan usaha dapat didongkrak.

Terkait Surat Kuasa Khusus (SKK) yang telah diterima oleh Kejaksaan Negeri Gresik, Andy dan jajarannya akan berusaha sebaik mungkin menjalankan kuasa tersebut. Sampai dengan Oktober 2018, Kejaksaan Negeri Gresik telah menerima 17 SKK dan telah memanggil badan usaha sesuai rekomendasi BPJS Kesehatan.

Di sisi lain Kepala BPJS Kesehatan, Galih Anjungsari, membenarkan telah memberikan 17 SKK tersebut. Bahkan dirinya telah menyiapkan 5 lagi nama badan usaha di Gresik yang akan segera di SKK kepada Kejaksaan.

“Bulan November ini ada 5 SKK lagi. Sebetulnya yang kami harapkan jumlah SKK yang dikeluarkan ini bisa turun secara signifikan, artinya kesadaran badan usaha untuk mematuhi regulasi berangsur meningkat,” kata Galih.

Galih juga mengatakan pihaknya siap mendukung langkah Kejaksaan Negeri Gresik terkait penindakan terpadu yang disampaikan oleh Andy. Menurut Galih, langkah tersebut sangat baik untuk mendorong badan usaha menunaikan kewajibannya terhadap regulasi sekaligus memenuhi kewajibannya memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada para karyawan. Oleh karena itu, ke depannya Galih meminta adanya pendampingan dari Kejaksaan dan Pemeriksa Provinsi dalam pemeriksaan kepatuhan BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa BPJS Kesehatan.

“Kita akan bersurat dan saling berkoordinasi terkait pendampingan pemeriksaan tersebut,” tutup Ibu tiga orang anak tersebut.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *