Komisi I DPRD Gresik Nilai Kades Harus Banyak Belajar

Gresiknews.co – Pemahaman dan pengetahuan Kepala Desa (Kades) tentang penyelenggaraan pemerintahan beserta tata kelola tidaklah sama. Padalah hal ini sangatlah penting. Khususnya bagi para kepala desa baru. Minimnya pengetahuan ini, menyebabkan banyak permasalahan di desa muncul. Seperti misalnya persoalan tanah, seleksi perangkat desa, hingga pengelolaan dana hibah.

Salah satu contoh, terlihat saat hearing (dengar pendapat) yang dilakukan Komisi I DPRD Kabupaten Gresik bersama Kades Sekapuk Ujungpangkah Abdul Halim, Dwi Purbo Wahyono Camat Ujungpangkah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Gresik mengenai pemotongan dana hibah jaring aspirasi masyarakat (jasmas) dewan.

Diketahui dalam hearing yang digelar siang tadi, Kades Sekapuk Abdul Halim meminta 10 persen dari hasil bersih kelompok peternak sapi Maju Bersama Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, yang sebelumnya memperoleh dana Jasmas Rp. 42.500.000, dengan dalih untuk dimasukan kas desa.

“Yang saya minta pembagian itu hasil dari pengolahan jasmas. Supaya bisa menjadi pemasukan desa,” ungkap Kades Sekapuk Abdul Halim, Senin (15/1/2018).

Bahkan, permintaan pemotongan jasmas tersebut tertuang dalam surat perjanjian bermaterai antara kelompok peternak dengan kepala desa. Edi Mulyono, Ketua Kelompok Peternak Maju Bersama terpaksa menerima dikarenakan dirinya butuh tanda tangan Kades Sekapuk untuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) jasmas.

“Bapak (Abdul Halim) tidak boleh asal memungut uang untuk pendapatan desa. Ada aturannya sendiri apa yang boleh dipungut pemerintah desa,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Gresik, Mujid Riduan.

Menurut dia, harusnya Kades sebelum tanda tangan perlu mempelajari dulu persoalan dampak hukumnya. Jangan sampai kurangnya pemahaman bisa berakibat fatal.

“Kami ingin DPMD Gresik melakukan pelatihan atau memberi pemahaman mengenai tugas kepala desa,” imbuh politisi asal PDIP Gresik ini.

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Nurul Muchid, menyatakan, memang biasanya Kades-Kades baru langsung diberi sosialisasi dan diklat khusus mengenai tata cara pemerintahan. Namun, gara-gara anggaran APBD Kabupaten Gresik mengalami defisit, kegiatan tersebut tidak bisa digelar.

“Adanya efisiensi anggaran membuat kegiatan sosialisasi tidak bisa dilakukan. Semoga tahun depan ada anggaran,” jelas Nurul Muchid. (khanif/m1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *