Kontroversi Pemanggilan Sekda Oleh Kejari Gresik

Gresiknews.co – Upaya Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik menyeret Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik, Andhy Hendra Wijaya (AHW) sebagai tersangka dalam pengembangan kasus pemotongan insentif di BPPKAD 2018 menuai kontroversi. Pasalnya, ada sejumlah kejanggalan dalam proses pemanggilan dan penetapan status yang bersangkutan.

Abdul Malik, S.H., M.Kn. Kuasa Hukum keluarga AHW, mengungkapkan, ada sejumlah keganjilan dalam pemanggilan kliennya sebagai tersangka. Misalnya dalam surat panggilan ke III ber nomor SP-280/m.5.27/fd.1/10/2019. Dalam surat panggilan ini, pihak kejari meminta kliennya hadir dalam pemeriksaan hari senin tanggal 4 Nopember 2019. Surat panggilan ini ditandatangani langsung oleh Kajari Gresik, Pandoe Pramoerkartika pada hari rabu tanggal 30 Oktober 2019. “Padahal pada tanggal tersebut pak Pandoe sudah pindah tugas ke Kejati Bengkulu,” kata Malik.

Untuk surat pemanggilan yang kedua saja, lanjut Malik, kliennya diminta datang pada hari kamis tanggal 31 Oktober 2019. Dan pada tanggal tersebut, dari pihak keluarga melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan ke Kejari Gresik di karenakan saat ini Andhy HW sedang menggugat praperadilan terkait dengan penetapannya sebagai tersangka.
” Bagaimana mungkin, surat pemanggilan yang ke III sudah diterbitkan sehari sebelum pemanggilan tahap ke II dilakukan. Kan aneh,” imbu Malik.

Sebagai kuasa hukum pihak keluarga Malik berharap, terkait dengan kasus yang menimpa Andhy Hendro Wijaya, dalam due process of law para pihak terkait diminta mengedepankan asas presumption of innocence atau praduga tak bersalah. “Sehingga setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan aturan aturan yang ada. Serta tidak ada punishment sebelum ada putusan dari pengadilan yg berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). (ika/im)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *