OTT, Sejumlah Pejabat BPPKAD Gresik Diamankan Penyidik Kejari

Gresiknews.co, – Sejumlah Pejabat Teras di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemkab Gresik diamankan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Gresik usai penggeledahan Operasi Tangkap Tangan (OTT) senin petang ini (14/01/2019). Para petinggi diamankan menuju kantor Kejari Gresik menggunakan tiga kendaraan roda empat. Diantaranya Sekretaris merangkap Plt Kepala BPPKAD Mochtar, Kabid PBB dan BPHTB, Farida, serta sejumlah Kepala Bidang (Kabid) di badan yang dikenal “basah” ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik tiba-tiba melakukan penggeledahan di Kantor Badan Pendapatan, Perijinan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemkab Gresik, senin petang (14/01/2019). Para Penyidik Kejari tiba di kantor tiga lantai ini pada pukul 16.00. Terbagi menjadi dua kelompok. Masing – masing bergerak di seluruh ruangan di lantai 1, dan ruangan di lantai 2.

Para penyidik menggeledah Ruang Sekretariat BPKAD di lantai 1. Sementara di lantai dua, tim penyidik mengobrak abrik ruang Bidang Pajak Daerah Lain (BPDL). Ruang ini berisikan data seputar Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak PPJ Non PLN, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Galian C.

Sayang saat Penggeledahan ini terjadi, sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) banyak yang sudah meninggalkan ruangan.

Usai melakukan penggeledaran, Tim Kejari terlihat keluar dengan membawa komputer, berkas-berkas dan sejumlah uang.

“Mereka mengambil sejumlah berkas dan uang di ruangan yang di geledah,” ungkap salah satu sumber yang tidak ingin dikenal.

Hingga berita ini diunggah, Para pejabat teras di Lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik masih diperiksa di Kantor Kejaksaan Negeri Gresik. (Khanif/ik/im)

One thought on “OTT, Sejumlah Pejabat BPPKAD Gresik Diamankan Penyidik Kejari

  • Januari 14, 2019 at 7:55 pm
    Permalink

    Masih ada instansi basah yg masih lakukan kegiatan pungli di gresik, dan sangat sangat memungkinkan untuk di lakukan audit pendapatan.
    Melihat geliat kemewahan pejabat terasnya yang terkesan berfasilitas “wah”.
    Kantor kesyahbandaran misalnya..
    Masih sering kita jumpai secara sembunyi sembunyi terlibat aksi gratifikasi/pungli.
    Kegiatan tersebut sepertinya tidak pernah bisa di hilangkan walaupun sering juga dilaksanakan pemantauan oleh tim audit dan cyber pungli bahkan tim redaksi yang selalu tersandung saat melaksanakan pemantauan atas instansi instansi tersebut.
    Segera saja di laksanakan karena sudah mengakar dan terlalu mendarah daging.
    Salam,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *