PAD Belum Sesuai Target, Pemkab Gresik Akan Segel Puluhan Perusahaan Tak Berizin

Gresiknews.co – Puluhan perusahaan di Gresik yang melanggar perizinan dalam waktu dekat terancam di segel oleh Tim Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik.

Hal itu dilakukan lantaran tim yang beranggotan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah melakukan verifikasi sejak bulan Februari sampai Oktober 2018. Dari verifikasi yang dilakukan kepada 400 perusahaan, masih ada sekitar 15% atau 60 perusahaan yang perizinannya tidak lengkap.

Tim peningkatan PAD Kabupaten Gresik tersebut yaitu DPM PTSP, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(BPPKAD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan, Bapeda, Dinas PU dan Bagian Hukum Setda Gresik.

“Berbagai macam pelanggaran perijinan yang tidak dicukupi yang dilakukan oleh perusahaan, pengembang atau beberapa tempat usaha yang lain. Terutama izin mendirikan bangunan atau IMB,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Mulyanto kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol, Sutrisno di kantornya, Kamis (25/10/2018).

Dikatakan Mulyanto, ada berbagai pelanggaran yang sering dilakukan perusahaan, seperti perusahaan tersebut menambah bangunan tapi masih menggunakan IMB yang lama sehingga IMB nya tidak sesuai. Ada juga bangunan yang sudah berdiri dan dioperasionalkan tapi belum ber IMB. Bahkan ada pengembang perumahan yang IMB nya belum beres tapi sudah melakukan aktivitas.

“Untuk temuan pelanggaran IMB ini kebanyakan ada di wilayah Gresik bagian selatan. Ada temuan dari tim peningkatan PAD yaitu sebanyak 20 perusahaan yang tidak ber IMB atau IMBnya tidak sesuai. Atas pelanggaran tersebut potensi kerugian negara sebesar Rp. 25,7 miliar,” katanya.

Mulyanto menjelaskan, perolehan PAD Kabupaten Gresik di bidang perijinan sampai Oktober 2018 sebesar Rp. 27 miliar atau masih sekitar 54% dari target yaitu Rp. 50 miliar setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2018.

“Tak hanya bangunan perusahaan, himbauan saya ini juga berlaku untuk para pengembang. Sebaiknya jangan membangun dulu sebelum perijinannya lengkap sesuai perundangan yang berlaku,” ucap Mulyanto. (Khanif/m1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *