Panitia Lamban, Proses PAW Kades Bulangan Akhirnya Dihentikan

Gresiknews.co – Rencana pemilihan pergantian antar waktu (PAW) Kepala Desa (Kades) Bulangan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik akhirnya dihentikan.

Padahal, sebelumnya panitia PAW Kades Bulangan sudah menetapkan dua nama calon Kades, yakni Nasikin (36) dan Maji Aris (53).

Perlu diketahui, pergantian Kades Bulangan dilakukan karena Kades H. Fathur Rozi (periode 2013-2019) meninggal dunia bulan Agustus 2017 sebelum masa jabatannya habis. Sehingga Islamiyah (mantan Sekdes Bulangan) ditunjuk menjadi penanggungjawab (PJ) sementara.

Kasi Pemerintahan Kecamatan Dukun, Abduraahman, mengatakan, pemberhentian proses PAW tersebut atas dasar musyawarah antara pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, pihak Kecamatan Dukun bersama dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat Desa Bulangan.

“Pada Selasa (20/3/2018) PMD bermusyawarah ke Desa Bulangan dan akhirnya disepakati proses PAW dihentikan. Alasannya karena waktu yang tidak dimungkinkan,” kata Abdurrahman, Jum’at (23/3/2018).

Menurutnya, proses PAW dihentikan bukan tanpa alasan. Sebelumnya, panitia tidak bisa melaksanakan proses pemilihan dua kali berturur-turut dikarenakan SK dari Pemkab Gresik tak kunjung keluar dan PJ Kades yang dijabat Islamiyah akan berakhir pada 29 Maret mendatang.

Oleh sebab itu, Abduraahman menjelaskan bahwa dengan kesepakatan bersama proses PAW Kades Bulangan akan dihentikan dan diganti oleh pemilihan PJ Kades yang akan dipilih oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Akan kita sodorkan empat nama PNS dari kecamatan dan Islamiyah. Tinggal BPD yang menentukan siapa yang akan menjadi PJ Kades Bulangan,” jelasnya.

Baca Juga: Dua Kali Pemilihan PAW Kades Bulangan Dukun Gagal, Kenapa?

Sementara Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik Nurul Yatim menyesalkan lambannya kinerja panitia pemilihan PAW Kades Bulangan dan BPD. Sehingga proses PAW-nya harus dibatalkan.

“Kami sangat menyayangkan kinerja panitia. Apalagi masyarakat desa sudah siap melaksanakan hari H pelaksanaan PAW. Namun, harus batal hanya karena SK bupati belum keluar,” ujar Yatim.

Gagalnya pelaksaan PAW Kades, lanjut Yatim, lebih karena Panitia PAW dan PJ kepala desa kurang koordinasi dengan Camat, PMD dan kabag hukum.

“Kalau koodinasinya baik, tentu tidak akan seperti ini,” lanjut pria yang juga Kades Baron Kecamatan Dukun ini.

Dalam aturan sudah dijelaskan PJ Kades diberikan tugas 6 bulan untuk melaksanakan PAW. Panitia juga sudah dibentuk bulan januari 2018 lalu.

“Aturanya jelas, jika jabatan kepala desa masih ada lebih dari satu tahun, Bupati akan mengangkat PNS untuk menjadi PJ kepala desa sampai terpilih kepala desa melalui musyawarah desa,” ungkapnya.

“Semoga desa yang lain bisa melaksanakan PAW, tidak seperti Desa Bulangan,” imbuhnya. (khanif/m1)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*