SILPA hingga 261 Miliar, DPRD Gresik Soroti Kinerja Pemkab Gresik

Gresiknews.co – Semua fraksi di DPRD Gresik menyoroti banyaknya SILPA APBD tahun 2018, yang mencapai 261 miliar lebih.

Hal itu terlihat saat rapat paripurna,Rabu (3/7/2019), terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

“Silpa yang begitu besar salah satunya dari sisa lelang proyek. Ini mengindikasikan bahwa pekerjaan proyek yang dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada. Karena, ada kemungkinan spesifikasi bahan yang bagus bisa diganti dengan barang yang jelek atau tidak sesuai dengan spesifikasinya,” ungkap juru bicara FPDI-P,Jumanto saat membacakan pendapat akhir fraksinya.

Hal senada juga disampaikan juru bicara FGerindra, Taufiqul Umam. Menurutnya, agar lelang proyek bisa terlaksana dengan sukses perlu ada kesesuaian waktu.

“Agar tidak terjadi kegagalan lelang, ada baiknya lelang dilakukan pada akhir tahun dan pengerjaannya mulai awal tahun,” kata politisi Gerindra ini.

Selain Silpa, program dan kegiatan lain yang juga banyak disoroti fraksi-fraksi adalah banyaknya tunggakan permohonan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Ada sekitar 583 berkas perizinan yang masih menumpuk untuk diproses. Ini dinilai akan menghambat pendapatan asli daerah (PAD)  dari sektor retribusi.

Selanjutnya yang disorot para wakil rakyat adalah terkait rendahnya pendapatan pajak restoran; kebocoran terhadap realisasi pajak daerah dari sektor galian C serta pemaksimalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Moh Syafi’AM kemudian meminta Bupati Sambari Halim Radianto untuk menanggapi beberapa catatan yang sudah disampaikan juru bicara fraksi-fraksi.

Dalam tanggapan singkatnya, Sambari berjanji akan mempelajari setiap saran dan catatan para wakil rakyat untuk perbaikan ke depan. “Insya Allah pekan depan saya akan mengumpulkan kepala OPD untuk mengkaji rekomendasi terhadap LPj ini,” ujarnya.

Meski ada banyak catatan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, namun semua fraksi secara aklamasi menyetujui pertanggungjawaban tersebut. (Khanif/m1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *