Sosialisasi Proyek, Status Tanah Versi Saka dan Pemdes Pangkahkulon Berbeda

Gresiknews.co –PT Saka Indonesia Pangkah Limeted akhirnya melakukan sosialisasi mengenai rencana pemetaan lahan atau topografi wilayah kepada warga Desa Pangkahkulon, Kecamatan Ujungpangkah, Gresik di Rumah Makan (RM) Laka kull, Senin (30/7/2018).

Sebelumnya, hari Jum’at (27/7/2018) lalu, puluhan nelayan dan warga Desa Pangkahkulon mendemo dan menghentikan paksa pengerjaan proyek seluas 30 hektare, yang dikerjakan anak perusahaan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) tersebut.

Subali Ekternal Relasionship PGN Saka mengakui, ada kelalaian prosedur yang dilakukan oleh pihaknya dan rekanan PGN Saka yakni PT Offshore Works Indonesia (Owsi) karena belum bisa melakukan sosialisasi.

“Kontraktor kita kan dari Jakarta. Jadi hanya memiliki waktu terbatas dan belum memaksimalkan silaturahmi,” kata Subali, Senin (30/7/2018).

Subali beralasan, sebenarnya sudah menyampaikan informasi mengenai pengerjaan proyek. Hanya saja, belum bisa ke semua orang. Apalagi kelompok-kelompoknya banyak.

Dia menjelaskan, pemetaan proyek yang berada di Kali Malang Desa Pangkahkulon bertujuan untuk mengetahui topografi wilayah secara menyeluruh.

“Pemetaan topografi wilayah dilakukan untuk mengetahui rona alam. Baik di atas air maupun di bawah air,” jelasnya.

Status tanah wilayah yang dipetakan, sambung Subali, itu tanah pulau yang termasuk tanah perairan. “Kalau kita tanyakan di BPN (Badan Pertanahan Nasional) itu merupakan tanah perairan. Di Kementerian Kelautan juga legal formalnya itu masuk tanah perairan. Kalau secara tradisional nelayan akui milik mereka,” sambungnya.

Kedepan, di wilayah pemetaan tersebut akan dilakukan eksplorasi pengeboran minyak sebanyak dua titik di Blok Pangkah, yakni satu di laut dan satu di tepi laut. “Mengenai waktu eksplorasi masih menunggu hasil studi-studi lengkap dulu,” ujarnya.

Sementara, Kepala Desa Pangkahkulon Ahmad Fauron, mengatakan, bahwa pertemuan dengan perwakilan PGN Saka kali ini merupakan tindaklanjut dari aksi demo beberapa hari lalu. “Teman-teman memang menghendaki ada sosialisasi ke warga. Jadi tidak ada dugaan aneh-aneh,” katanya.

Berbeda versi dengan Subali, yang mengungkapkan status tanah yang dipetakan merupakan tanah perairan. Kades Fauron menjelaskan, status tanah itu yang ada di 0 perairan itu termasuk tanah garapan, yang sudah digarap oleh warga lama.

“Separuhnya bahkan sudah bersertifikat hak milik (SHM), yang belum statusnya masih tanah garapan. Jika diminta oleh pemerintah harus diperjelas kompensasinya,” tegas Fauron. (Khanif/m1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *