Tahun Depan, Kepala Desa dan Perangkat Desa Wajib Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Gresiknews.co – Aparatur desa mulai tahun depan ditargetkan terlindungi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal tersebut merupakan efek adanya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2018 tentang status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kepala desa dan perangkat desa.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gresik Greisty E. L. Borotoding menyatakan keberadaan Perpres 82/2018 mengubah status kepesertaan aparat desa. Dari pekerja bukan penerima upah (PBPU) menjadi Pekerja Penerima Upah (PPU).

“Perhitungan iuaran sama dengan perhitungan iuaran bagi PPU tanggunan pemerintah lainnya, yakni 2 persen dipotong dari penghasilan peserta dan 3 persen dibayar pemerintah,” kata Greisty di Kantor BPJS Kesehatan Gresik, Rabu (19/12/2018).

Perempuan yang pernah ditempatkan di Kantor Cabang Manado itu juga menjelaskan, dalam Perpres 82/2018 juga mengatur mengenai pendaftaran bayi baru lahir, status peserta yang ke luar negeri, aturan suami istri sama-sama kerja, tunggakan iuran, denda layanan dan aturan jkn-kis terkait PHK.

“Status kepesertaan JKN-KIS akan langsung di nonaktifkan jika tidak membayar iuaran satu bulan berjalan,” jelasnya. (Khanif/M1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *