Tak Lolos Verifikasi, Bakal Calon Kades Sembayat Mengadu ke DPRD Gresik

Gresiknews.co – Meskipun Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Gresik tinggal menghitung hari, yakni 31 Juli 2019, namun permasalahan masih tetap muncul. Salah satunya seperti yang dikeluhkan oleh Saudji, bakal calon Kades Sembayat, Kecamatan Manyar.

Saudji melakukan protes usai dirinya dinyatakan tidak lolos verifikasi akhir dalam bursa pencalonan kepala desa lantaran pernah terjerat kasus korupsi saat masih menjabat sebagai Kades Sembayat tahun 2018.

Senin (22/7/2019), ia bersama pendukungnya mengadu ke kantor DPRD Kabupaten Gresik dan ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Qolib.

Kepada Nur Qolib dan Komisi 1 DPRD Gresik, Salah satu warga Sembayat, Ali meminta agar pelaksaan Pilkades di desa Sembayat ditunda.

“Agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, mohon DPRD Gresik menunda pelaksanaan kegiatan Pilkades. Hanya menunda bukan membatalkan. Sampai upaya hukum yang dilakukan oleh pak Saudji yakni uji materiil ke Mahkamah Agung ada keputusan,” ungkapnya.

Senada, Chairun, salah satu Kuasa Hukum Saudji menjelaskan, bahwa pada Perda no.8 Tahun 2018 terdapat clausul yang bertentangan dg UU di atasnya, yakni Permendagri no 65 tahun 2017 dan UU no 6 tahun 2000 tentang Desa.

“Jadi ada klausul aturan dalam perda yang melarang mantan terpidana korupsi di larang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Sedangkan klausul ini pernah ada di peraturan KPU. Yang juga melarang mantan terpidana korupsi di larang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dan itu sudah dianulir oleh MA,” jelas pengacara berusia 33 tahun ini.

Chairun juga menyayangkan pihak panitia Pilkades Sembayat yang menggagalkan kliennya saat verifikasi akhir. Jika memang ada aturan larangan seharusnya saat awal pendaftaran tidak lolos verifikasi. Sehingga ada waktu yang cukup bagi klien untuk melakukan upaya hukum.

Apalagi untuk menjadi calon kades atau mencalonkan itu adalah hak politik warga negara. Dan sampai sekarang kliennya tidak pernah ada pencabutan hak politiknya.

Menanggapi hal tersebut, Nur Qolib meminta warga membuat pengaduan secara resmi yakni tertulis dan mencantumkan alasan mengapa harus di tunda pelaksanaan Pilkades di desa Sembayat.

“Permasalahan ini tidak bisa di selesaikan satu kali pertemuan.
Maka diharapkan ada surat tertulis dan pengaduan. Sehingga DPRD bisa mengagendakan pembahasan permasalahan tersebut,” ucap Politisi PPP ini. (Khanif/m1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *