Terkait Dana Intensif, Ketua Komisi IV DPRD Gresik Anggap Dispendik Kurang Profesional

Gresiknews.co – Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Khoirul Huda menganggap Dinas Pendidikan (Dispendik) kurang profesional dalam menangani dana insentif guru honorer yang mengajar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) non kategori II (K2) se- Kabupaten Gresik.

Sebagaimana diberitakan Gresiknews.co sebelumnya, sekitar 600 orang guru honorer menggelar demo di Kantor DPRD Gresik. Mereka menuntuk pencairan dana insentif sebesar Rp. 500 ribu per bulan atau Rp. 6 juta per tahun.

“Kami sudah mengawal dana insentif. Setelah kami hearing dengan pihak terkait, baru akhir Agustus kemarin terkuat, bahwa ada kesalahan penganggaran yang dibuat Dispendik (Dinas Pendidikan, red) Gresik,” ujar Huda, Kamis (13/09/2018).

Baca Juga: Dana Insentif Tak Kunjung Cair, Guru Honorer Nangis di DPRD Gresik

Dalam anggaran tersebut, kata Huda, ada anggaran yang dipecah menjadi dua yang secara teknis Peraturan Bupati (Perbup) tidak bisa dilakukan. Sebab jika dilakukan, satu orang bisa mendapat dua jenis anggaran.

Setelah konsultasikan dengan biro hukum, pergantian Perbup nomor 20 tahun 2017 bisa dilakukan setelah ada P-APBD. Dana insentif akan dirapel satu tahun.

“Jadi ketika Perbup ini sudah diubah, maka dalam Perbup pencairan insentif bukan tertulis Rp. 3 juta. Tetapi Rp. 6 juta setahun,” ungkapnya.

Huda menjelaskan, untuk guru honorer di Kabupaten Gresik yang mendapat dana insentif totalnya ada 1.970 orang. Data ini berbeda dengan data Forkom Non K2 Kab Gresik yang jumlahnya ada 2.500 orang.

“Kalau yang ada di data kami itu sebanyak 1.970 guru, sesuai dengan daftar NIG (Nomor Induk Guru),” tandasnya. (Khanif/m1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *